PenguatanKapasitas SDM sebagai Esensi Pembangunan Inovasi Nasional. Jakarta - Visi Indonesia 2045 yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2045, Indonesia mencapai posisi sebagai negara maju. Oleh karena itu, maka mau tidak mau inovasi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkannya. Namun
Kader Pembangunan Manusia KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa. Secara lebih spesifik, KPM memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang ada di desa. KPM adalah bagian dari Kader Desa yang mendapat tugas khusus terkait dengan “Program Konvergensi Pencegahan Stunting”. Kader Pembangunan Manusia sering juga disebut oleh banyak orang sebagai Kader Stunting, karena tugasnya sebagian besar terkait dengan permasalahan dipilih oleh forum musyawarah desa musdes dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, dengan jumlah minimal 1 orang/desa atau dapat menyesuaikan dengan keadaan dan pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk setiap masing-masing ini admin memberikan Contoh SK Kader Pembangunan Manusia KPM 2021 doc, dengan konsideran yang sesuai dan relevan dalam pembuatan SK Kader Pembangunan Manusia KPM, sehingga sobat bisa dengan mudah untuk melakukan pengeditan disesuaikan dengan desa sobat admin juga mencantupkan didalam Contoh SK Kader Pembangunan Manusia KPM 2021 doc, tugas-tugas Kader Pembangunan Manusia KPM sesuai dengan penunjuk dari kita sering melihat beberapa tugas-tugas Kader Pembangunan Manusia KPM yang dicantupkan dalam sebuah SK berbeda-beda, berikut ini beberapa tugas-tugas dari Contoh SK Kader Pembangunan Manusia KPM 2021 docMensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini stunting;Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga HPK melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa PKD;Memantau layanan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga HPK untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas;Menfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif;Memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksaaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif, dan;Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan dan penurunan stunting seperti bidan desa, petugas puskesmas tenaga gizi, sanitarian, guru PAUD dan/atau perangkat terkait Definisi, Persyaratan Dan Tugas Kader Pembangunan Manusia KPM.Untuk file Contoh SK Kader Pembangunan Manusia KPM 2021 doc, sobat bisa Download pada Link dibawah Menarik Lainnya di Channel YouTube Makajangan berharap pembangunan akan sustainable," tuturnya saat dihubungi melalui sambungan telpon repoter (21/1). Kesadaran Ecoteologis untuk Pembangunan Berkelanjutan. Gatot menginggatkan, jika manusia mulai melakukan aktifitas pemanfaatan lingkungan, maka saat itu juga harus memikirkan konservasinya.KABUPATEN BANGLI KECAMATAN KINTAMNI KEPUTUSAN PERBEKEL CATUR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUAN MANUSIA KPM DESA CATUR PERBEKEL CATUR Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diman salah satu progrma yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting; b. Bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting 2018-2021 adalah dengan melaksanakan pengutan Kader Pembanguan Manusia KPM dalam pencegahan Stunting; c. Bahwa Kader Pembanguan Manusia KPM merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberdaannya dalam melaksanakan monitoring dalam fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting ; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengankatan Kader Pembanguan Manusia KPM ; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321 ; 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611; 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448; 11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangli Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 38; 12. Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 30; 13. Peraturan Desa Catur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Lembaran Desa Catur Tahun 2016 Nomor 01; 14. Peraturan Desa Catur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Lembaran Desa Catur Tahun 2019 Nomor 01 MEMUTUSKAN PERTAMA Mengangkat yang tersebut di bawah ini Nama Ni Gusti Made Sugantini NIK 5106047112900220 Tempat/ Tanggal Lahir Lampung, 31- 12-1990 Alamat Banjar Mungsengan, Desa Catur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli Sebagaiman Kader Pembanguan Manusia KPM Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli KEDUA Kader Pembangunan Manusia KPM mempunyai tugas sebagai berikut a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah Focus Group Discussion/FGD; b. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting; c. Melakukan koordiasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDesa untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting d. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa, petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian, nutrisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan aparat Desa untuk meningkatkan jangkuan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 lima paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini; e. Memonitor pelaksanaan 5 lima Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa, melalui pemantauan indikator kinerja performance indicators, yang mencakup Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial, Pendidikan Anak Usia Dini PAUD; f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Perbekel serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan; KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia KPM bertanggung jawab kepada Perbekel; KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
logo kader pembangunan manusia
